*Pj Bupati Bogor Menyerahkan SK Perpanjangan Jabatan Kepala Desa*

 *Pj Bupati Bogor Menyerahkan SK Perpanjangan Jabatan Kepala Desa*

   





Kabupaten Bogor -Bogor Faktual.com 

Perpajangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam penyerahan SK Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa di 410 desa Se-Kabupaten Bogor menerima Surat Keputusan (SK) perpanjangan masa jabatan menjadi delapan tahun. Para kades diminta melakukan tata kelola keuangan desa secara transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat.


Kegiatan penyerahan SK perpanjangan masa jabatan kepala desa digelar di Pakansari -Gor Laga Satria, Kamis (30/05/2024).


Acara itu dihadiri PJ Bupati Bogor Asmawa Tosepu, Ketua DPRD, Sekda, Kadis DPMD.


PJ Bupati Asmawa Tosepu  mengatakan penyerahan SK perpanjangan masa jabatan kades Asmawa menjelaskan, SK tersebut mengacu pada UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.


Dalam aturan tersebut disebutkan masa jabatan kepala desa diubah dari enam tahun menjadi delapan tahun.


 Sementara dalam sambutan Bupati meminta para kades melakukan tata kelola keuangan desa secara profesional. Terlebih, dana yang diterima masing-masing desa cukup besar. Dana tersebut berasal dari bantuan dana desa, alokasi dana desa, dan bantuan keuangan untuk desa.

Pemerintah desa juga dituntut bisa mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat. “Jangan mengecewakan Masyarakat, saya wanti-wanti betul,

perpanjangan masa jabatan ini harus dimaksimalkan oleh para kades. Tunjukkan kinerja baik kepada Masyarakat,” "Ujar bupati.


Asmawa tidak ingin ada kepala desa atau perangkat desa yang tersandung kasus hukum lantaran melakukan penyalahgunaan atau penyimpangan dana desa,

Apabila administrasi keuangan dikelola secara profesional maka roda pemerintahan desa juga berjalan maksimal,

Sementara itu, total dana yang diterima masing-masing desa cukup besar, Karena itu, tata kelola keuangan desa harus dilakukan secara teliti dan transparan,

Guna mencegah kesalahan administrasi keuangan, kepala desa harus saling koordinasi dan komunikasi saat menggulirkan program kegiatan.


 "Terkait dengan poin ini, Saya ingin menyampaikan kepada bapak ibu saudara saudari kepala desa, satu hal',

"Mohon ini didengar Baik-baik, jalan 6  bulan saya dikabupaten Bogor perlu di ingatkan kembali bahwasanya kita terikat oleh itikad pemerintahan, 

Ada Oknum satu -dua kepala desa yang ingin mencoba untuk mengintimidasi', mengintervensi', memerintah', SeOrang Pj Bupati,

Saya tidak bisa diprintah oleh bapak ibu', Saya tidak tergantung  kepada bapak ibu,

boleh berkordinasi tapi bapak ibu tidak bisa memerintahkan saya, mengintervensi saya tidak bisa',

" jadi yang coba coba silahkan, akan bermasalah dengan saya, karena saya  ditunjuk dilantik oleh gubernur atas perintah Presiden dan Mentri dalam negri,

tidak ada keterkaitan saya kepada bapak ibu, ini masalah harga diri pemerintahan,

Karena ada kepala desa dan memberi ultimatum dan mengancam saya dan menyurati saya dan akan melaporkan saya, silahkan Laporkan',

hari ini saya tunggu laporannya, jangan pernah berfikir saya seorang PJ kabupaten Bogor itu Takut',

saya sudah ditempa bukan hanya dikabupaten Bogor saja, saya hanya tidak ingin Pemerintahan ini di injak injaK',

kita ini melayani masyarakat",  "Ujar Bupati


 "Alhamdulillah teman teman media yang saya hormati, hari ini pemerintah kabupaten Bogor telah melaksanakan amanah dari UU 3 2024 sebagai perubahan dari UUD desa UUD nomor 6 yaitu penambahan masa jabatan kepala desa ditambah dua tahun karena sudah diamanatkan disana, 

 kita memberikan SK kepada kepala desa agar mereka dapat menuntaskan janjinya misinya dari 410 Desa dan 6 kepala desa 2 ada yang diproses hukum, dan 4 dari 6 ada yang berangkat menunaikan ibadah haji, 


Semoga kepala desa dari masa jabatannya yang ditambah 2 tahun ini, 

jadi semangatnya tentu sudah harus bagus lagi percepatan pembangunan harus jalan pelayanan masyarakat lebih baik lagi dan kesejahteraan masyarakat lebih ditingkatkan tidak ada alasan lagi mari kita jalankan pemerintahan secara benar dari segi tata kelolanya",  "Tutup Bupati.


(Agussalim)